Jurnal Abdimas Multidisiplin https://journal.pbnsurabaya.co.id/index.php/jpkm <p>Publication of Community Service Articles</p> <p> </p> Pustaka Bersama Nusantara en-US Jurnal Abdimas Multidisiplin 2963-0770 Penyuluhan Hukum Tentang Penanganan Pelanggaran Hukum Pidana Dalam Pemilihan Umum 2024 Kota Payakumbuh https://journal.pbnsurabaya.co.id/index.php/jpkm/article/view/259 <p><em>The implementation of the 2019 Election and 2020 Election leaves a number of issues that need attention, one of which is in terms of law enforcement. Law enforcement is a benchmark for the success of elections/elections with integrity, law enforcement is needed to prevent and take action against the occurrence of various forms of violations or crimes in the process of holding elections/elections.</em></p> <p><em>In the implementation of elections, there are several types of violations, namely election/election crimes, violations of the code of ethics for election/election organizers, administrative violations, and other violations. Law enforcement of election/electoral crimes in the form of maintaining the spirit and dignity of the essence of elections/elections as a beneficial distribution of power or legitimacy of the people in ensuring the implementation of the principles of a democratic state. Problems that often arise in the implementation of elections in Indonesia hinder the realization of democratic elections, some of these problems include money politics and black campaigns, professionalism of election organizers, politicization of bureaucracy, quality and capability of election participants or political parties, apathy and pragmatism in community political participation , as well as horizontal conflicts. The 2024 election will be a test for the General Election Supervisory Agency (hereinafter written as Bawaslu) in the process of upholding election justice.</em></p> <p><em>The method used is (1) pre-activity by conducting a survey of the extension location, (2) carrying out the activity using a lecture method from the presenter, (3) evaluation using discussion and question and answer. The conclusions of the implementation of this legal counseling include: (1) knowing the technical aspects of election implementation procedures: (2) knowing the forms of election violations and criminal acts: (3) knowing the problems that are likely to arise in the upcoming election. The recommendation from the implementation of this activity is that there is a need for harmonization of regulations related to law enforcement in resolving election disputes and violations and it is hoped that the public will be more active in participating and supervising the running of the 2024 democratic party.</em></p> Ferdy Afandra Jasman Nazar Copyright (c) 2024 Jurnal Abdimas Multidisiplin 2024-03-30 2024-03-30 3 2 1 6 10.58705/jam.v3i2.259 Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat tentang Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemilu dalam Praktek Money Politik https://journal.pbnsurabaya.co.id/index.php/jpkm/article/view/256 <p><em>Menurut UU no 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum ada 3 unsur pertanggungjawaban pidana yaitu: adanya kemampuan bertanggungjawab, adanya hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan atau kealpaan, tidak adanya alasan penghapusan kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf. Pemilu merupakan salah satu bentuk dari demokrasi, pemilu adalah preses demokrasi yang harus dilaksanakan untuk sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tujuan pengabdian ini lebih menitik beratkan pada masyarakat untuk lebih peduli dengan sekitar dan menyadari risiko-risiko yang dapat menimbulkan tindak pidana dalam ruang lingkup pemilu dalam praktek money politik sehingga masyarakat harus turut berperan aktif untuk melakukan berbagai upaya yang komprehensif. Metode pendekatan yang dilakukan dalam pengabdian kepada masyarakat ini adalah melalui metode sosialisasi dan diskusi, dimana peserta penyuluhan diberikan informasi mengenai tindak pidana dalam ruang lingkup pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pemilu dalam praktek money politik dan kemudian diberikan kesempatan untuk tanya jawab dan diskusi dalam forum. Diharapkan dengan adanya penyuluhan ini, anggota masyarakat dapat menjadi motivator dan juga turut serta membantu upaya penanggulangan tindak pidana dalam pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pemilu dalam praktek money politik yang dapat terjadi di Pemilu, sebagai masyarakat yang berpotensi dalam mencegah tindak pidana dalam ruang lingkup pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pemilu dalam praktek money politik, sehingga tercipta pemilu yang demokratis di Kota Payakumbuh.</em></p> Sri Putri Rezeki Jasman Nazar Copyright (c) 2024 Jurnal Abdimas Multidisiplin 2024-03-30 2024-03-30 3 2 7 11 10.58705/jam.v3i2.256 Perlindungan Hukum Tentang Pengisian Data Diri Peserta Pemilih Dan Pengaman Peserta Pemilu Dalam Melakukan Kampanye https://journal.pbnsurabaya.co.id/index.php/jpkm/article/view/258 <p><em>Kampanye merupakan hal yang penting didalam sebuah proses pemilihan umum karena, dalam kampanye partai politik dan calon legislatif mengenalkan dirinya kepada masyarakat luas. Didalam kegiatan pemilihan umum peserta kampanye harus memperhatikan dan mentaati beberapa aturan yang telah tertuang didalam undang-undang yang berlaku terkait dengan kegiatan pemilihan umum tersebut. Pemilihan pemimpin baru yang dilaksanakan setiap periode menjadi kegiatan penting yang diselenggarakan oleh negara, lewat pemilihan umum diharapkan dapat melahirkan pemimpin baru yang harus menepati janji dan mensejahterakan masyarakat yang memilihnya. Pemilu adalah perwujudan dari kedaulatan rakyat dan memiliki arti penting bagi kehidupan bangsa dan demokrasi suatu Negara. Pelanggaran yang berkaitan dengan APK dalam pemilihan umum yang harus ditangani secara berbeda. Karena, selain diklasifikasikan sebagai pelanggaran administrasi, Bawaslu telah berupaya dalam pencegahan dalam rangka meminimalisir pelanggaran pemasangan APK. Realitanya pelanggaran pemasangan APK masih banyak ditemukan. Kasus ini juga terjadi disetiap periode pemilihan umum, maka dari itu, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut atas pelanggaran yang terjadi beserta sanksi yang akan dikenai kepada para pelanggarnya. Metode pendekatan yang dilakukan dalam pengabdian kepada masyarakat ini adalah melalui metode sosialisasi dan diskusi, dimana peserta penyuluhan diberikan informasi mengenai tindak hukum perdata Diharapkan dengan adanya penyuluhan ini, anggota masyarakat dapat turut serta mengawasi jalannya pemilu di Kecamatan Payakumbuh Utara.</em></p> Elsi Kemala Putri Jasman Nazar Copyright (c) 2024 Jurnal Abdimas Multidisiplin 2024-03-30 2024-03-30 3 2 11 16 10.58705/jam.v3i2.258